Legal Certainty of Criminal Responsibility For Corruption Crime to its Perpetrators with the Strictest Impossion of Sentences

Authors

  • Nani Widya Sari Bandung Islamic University
  • Nandang Sambas Bandung Islamic University
  • Yoyon M Darusman Pamulang University

Keywords:

Legal Certanty, criminal Responsibility, Corruption Crimes

Abstract

This research is purposed to know and understand the legal certainty of criminal liability for perpetrators of criminal acts of corruption? Then also to know and understand what efforts must be made to overcome, prevent and eradicate corruption that has occurred so far. The method used in this research is normative juridical research method conducted by collecting secondary data through literature study. The results of the study indicate that the legal certainty of criminal liability for perpetrators of corruption is that the perpetrators of corruption must be sentenced to the most severe punishment as stated in the provisions of existing laws and regulations as part of legal objectives. Efforts that can be made to overcome, prevent and eradicate corruption are that anyone must uphold ethics and morals in carrying out their duties and responsibilities, especially legal officials and no less important is the community in this case must be willing and brave to report if there are allegations of criminal acts of corruption that occur in their environment. And last but not least, public services must be continuously improved. So that opportunities for corruption can be avoided

References

Adami Chazawi, 2017, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ario Prio Agus Santoso, 2022, et al, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pustaka Baru Pres, Yogyakarta.

Amir Syamsuddin, 2008, Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara, Jakarta: Kompas.

Azis Syamsudin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: PT. Raja Garvindo Persada.

Andi Hamzah, 1991, Korupsi Di Indonesia dan Pemecahannya, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Amiruddin dan Zinal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta: Sinar Grafika.

Faiz Guslan, Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018.

Hendry Campbell Black, 1997, Black's Law Dictionary, St. Paul. Minn.: West Publishing Co. 11th reprint.

Hidayatulloh, 2021, Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana, Qiara Media, Pasuruan.

Hasbullah F. Sjawie, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Kencana.

La Sina, Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia, Jurnal Hukum Pro-Justitia, Januari 2008, Volume 26 Nomor 1.

Lasmauli Noverita Simarmata, Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 No. 2, Maret 2021.

M. Umer Chapra, 1995, Islam And Economic Challenge, USA: IIIT Dan The Islamic Foundation.

Muhammad Amin Hamid, Penerapan Hukuman Mati Bagi Terpidana Koruptor Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Legal Pluralism : Volume 5 Nomor 2, Juli 2015.

Monang Siahaan, 2014, Koruptor Menguntungkan Koruptor, (Jakarta: Kompas Gramedia.

Monang Siahaan, 2020, Menghukum Koruptor dan Pencucian Uang Tanpa Unsur Kesalahan, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.

Muhammad Ainul Syamsu, 2018, Penjatuhan Pidana Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Prenada Media Group, Depok.

R. Jossi Belgradoputra, Mardani, Pentingnya Etika Moral dan Hukum Dalam Perilaku Masyarakata, Begawan Abioso, Volume 14, Nomor 1, Juni 2023.

R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Rodliyah dan Salim HS, 2017, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, RajaGrafindo Persada, Depok.

Suherry, Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7 (1) April, 2017.

Satjipto Rahardjo, 2009, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta.

Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R$D, Alfabeta Bandung.

Trubus Rahardiansah, 2011, Perilaku Manusia dalam Perspektif Struktural, Sosial dan Kultural, Jakarta: Universitas Trisakti.

Totok Wahyu Abadi, Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika, Kanal (Jurnal Ilmu Komunikasi), 4 (2), Maret 2016.

Wawan Muhwan Hariri, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia Bandung.

Widyo Pramono, 2017, Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jasa dan Guru Besar, Kompas, Jakarta.

Yonta Do Parapat dkk, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid 19, Jurnal Esensi Hukum, Volume 2 No. 2 Desember 2020.

Downloads

Published

2024-05-22

Issue

Section

Articles