Community Participation in Village Regulation Development in Indonesia (In Law Number 6 of 2014, concerning Villages)
DOI:
https://doi.org/10.61194/ijcs.v1i2.99Keywords:
Community Participation, Village RegulationsAbstract
There is an obligation to involve the community in the drafting of village regulations. Therefore, this conceptual article aims to explore the process of formation and community participation in the development of village regulations. The approach used is a statutory one, involving the collection and descriptive analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate, firstly, the stages of village regulation formation start from planning, drafting, discussion, determination, promulgation, to dissemination. Secondly, community participation in the development of village regulations reflects the presence of a democratic political relationship in village governance. Additionally, the intended participation can serve as a platform for discussing and reaching agreements on strategic matters.
References
Adi, I. R. Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komoditis. Depok: FISIP UI Press, 2007.
Anggalana. “Sinergitas Pemerintahan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa.” Pranata Hukum 15, no. 1 (2020).
Baharudin. “Analisis Kedudukan Peraturan Desa Dan Pembentukan Peraturan Desa Yang Demokratis Partipatoris.” Jurnal Keadilan Progresif 10, no. 2 (2019).
Dwiningrum, S. I. A. Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pedidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Fadli, Moh, Jazim Hamidi, and Mustafa Lutfi. Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif. Malang: UB Press, 2013.
Hidayat, Arif. “Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Penganggaran Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi.” Pandecta 6, no. 1 (2011): 26–39.
Ihsan, Moch Musoffa. Ketahanan Masyarakat Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
Maharani, Yurika. “Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Kerthanegara 3, no. 3 (2015).
Marhum, Umar, and Maja Meronda. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula, Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara.” Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora 2, no. 12 (2021).
Masriani. “Pengaturan Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.” Jurnal Lex Specialis, no. 11 (2010): 71–80.
Neyasyah, Muhammad Syirazi. “Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Peraturan Perundang-Undangan.” UBELAJ 4, no. 1 (2019).
Pamuji, Kadar, Abdul Aziz Nasihuddin, and Riris Ardhana Riswari. “Partispasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa.” Idea Hukum 3, no. 1 (2017).
Putra, Bakti Wana. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan
Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Studi Di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragirihulu).” Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2020.
Rizal, Moch Choirul, Fatimatuz Zahro’, and Rizki Dermawan. “Metode Penelitian Hukum Normatif.” In Ragam Metode Penelitian Hukum, 19–44. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022.
Rosidin, Utang. “Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif.” Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2019).
RS, Iza Rumesten. “Strategi Hukum Dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Di Sumatera Selatan.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 20, no. 4 (2013): 602–623.
Sirajudin. Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, 2006.
Soelaiman, Holil. Partisipai Masyarakat Dalam Pembangunan Berencana. Bandung: BSSW, 1985.
Stefanus, Kotan Y. “Aspek-Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Desa.” Proyuris 3, no. 1 (2021).
Timotius, Ricahard. “Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 48, no. 2 (2018).
Wardana, Dody Jaya. “Penguatan Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia.” Justiciabelen 2, no. 1 (2019).
Widiati, Ida Ayu Putu, Luh Putu Suryani, and Ketut Adi Wirawan. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Hukum Responsif.” Jurnal Hukum Saraswati 1, no. 2 (2019): 237–251.
Yuliandri. Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014.
Yusa, I Gede. Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945. Malang: Setara Press, 2016.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Agung Arafat Saputra
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
