Injustice Behind Rights: Unveiling the Paradox of Wrongful Arrest Victims
DOI:
https://doi.org/10.61194/law.v2i3.154Keywords:
Wrongful Arrest, Compensation, Rehabilitation, Human Rights, Law EnforcementAbstract
This research aims to examine the phenomenon of mistaken arrest and its impact on the rights of victims, particularly concerning compensation and rehabilitation mechanisms. Cases of wrongful arrest are frequent in Indonesia; however, the compensation and rehabilitation mechanisms for victims are still suboptimal, resulting in injustice for those whose rights have been violated. This study differs from previous research in that it specifically focuses on the compensation and rehabilitation mechanisms for victims of wrongful arrest in the context of human rights enforcement in the Manokwari region, rather than addressing mistaken arrest cases generally. Qualitative methodology is employed to understand the phenomenon and its implications for human rights in Indonesia. Data is gathered through interviews and document analysis. The study finds that compensation and rehabilitation mechanisms for victims of wrongful arrest still face various normative and non-normative challenges, resulting in injustice for victims who do not fully receive their rights. Legal reforms and increased awareness among law enforcement officials are crucial to ensure the fulfillment of the rights of wrongful arrest victims. The implications of these reforms and increased awareness can lead to a fairer and more accountable criminal justice system, where human rights are respected and protected.
References
Abadi, C. V. L. N. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN SALAH TANGKAP.
Aquina, D. (2023). Catatan Tren Kasus Salah Tangkap di Indonesia, Korban Turut Disiksa. IDN TIMES. https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/catatan-tren-kasus-salah-tangkap-di-indonesia-korban-turut-disiksa?page=all
Aribowo, S. (2021). Rekonstruksi Kebijakan Gantikerugian Terhadap Korban Kesalahan Penerapan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. Doctrinal, 2(2), 509–532.
Barhamudin, B. (n.d.). GANTI RUGI DAN REHABILITASI TERHADAP TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP).
DI LEMBAGA BANTUAN, H. P. (n.d.). BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA.
Fani, H. F., & Heniarti, D. D. (2022). Pertanggung Jawaban Hukum Aparat Kepolisian atas Tindakan Salah Tangkap di Tinjau dari Kuhap dan Peraturan Polri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Bandung Conference Series: Law Studies, 2(2), 1216–1223.
Hadri, A. U., & Irvan, M. (n.d.). Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap Atau Diputus Bebas (Vrijspraak) Oleh Pengadilan.
Hamidah, A. (2019). PERTANGGUNGAN JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN MELALUI GANTI RUGI.
Handayani, P., Muham, A. P., Fitra, R., & Hadiningrum, S. (2024). Tort Law Dalam Konteks Hukum Perdata: Penegakan Hak Korban Kerugian. Jurnal Relasi Publik, 2(1), 124–132.
Herisasono, A. (2020). Urgency Compensation for Victims of Rape Against Psychological Impacts. Untag 1945 Surabaya.
Ikhsan, M., Laia, A., Siregar, G. T. P., & Simbolon, N. Y. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM KAITAN TERJADINYA SALAH TANGKAP. DIKTUM, 2(1), 87–99.
Irwan, I., Perdana, F. W., Tungkup, D. L., Miran, M., & Suteki, S. (2022). Hukum Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum di Indonesia). Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3(06), 1026–1034.
Jufri, M. (2017). Nuansa maqhasid al-syariah dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Istinbath: Jurnal Hukum, 14(1), 1–14.
Juliana, I. K. J., Heawati, K. M., & Aristiawan, I. G. N. (2023). PERAN BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DAN MARGINAL. JIS SIWIRABUDA, 1(2), 137–143.
Lubis, F. (2020). Bunga Rampai Hukum Acara Pidana.
Marpaung, R., & Moeliono, T. P. (2021). Perbandingan Hukum antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(2), 224–248.
MUHAMMAD BADRI, K. (2024). KAJIAN VIKTIMOLOGI DALAM PERLINDUNGAN KORBAN SALAH TANGKAP OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN.
Murti, V. S. B., Pongoh, J. K., & Kasenda, V. D. D. (2023). Pemberian Ganti Kerugian Sebagai Pemenuhan HAM Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. LEX CRIMEN, 12(3).
Nainatun, M. T., Amalo, H., & Kian, D. A. (2024). SEBAB DAN AKIBAT SERTA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KASUS SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUPANG KOTA. Petitum Law Journal, 1(2), 553–563.
Parenrengi, R. R. (n.d.). BATAS EKSTREAMITAS KETIDAKADILAN HUKUM MENURUT PEMIKIRAN RADBRUCH-ALEXY (Analisis Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Rasiwan, H. I., & SH, M. H. (2024). SUATU PENGANTAR VIKTIMOLOGI. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
Rohman, A. (2017). Perlindungan hukum terhadap terdakwa salah tangkap dalam sistem peradilan pidana. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 3(1), 26–39.
Safitri, A. O. (2024). Pertanggung Jawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap. Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, 3(1), 246–255.
Sarip, C. S. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK TERSANGKA DAN KONSEKUENSI YURIDIS PADA PELANGGARANNYA DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA. LEX CRIMEN, 9(4).
Senduk, N. (2017). Kajian Yuridis Ganti Rugi dan Rehabilitasi Nama Baik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. LEX CRIMEN, 6(9).
Syintia, M. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Akibat Praktik Salah Tangkap Atau Eror in Persona dalam Kasus Pembunuhan Anggota Polri di Aceh Utara (Studi Kasus di Polda Aceh). UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
TAMPUBOLON, C. N. (2023). ANALISIS YURIDIS PERAN INTELKAM POLDA KEPRI DALAM MENGIDENTIFIKASI ANCAMAN TANTANGAN HAMBATAN GANGGUAN KAMTIBMAS GUNA MENEGAKKAN KEPASTIAN HUKUM. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Wahid, A. (2024). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Penegak Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Universitas Kristen Indonesia.
Waluyo, B. (2022). Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi. Sinar Grafika.
Wulandari, N. (n.d.). Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Analisis Putusan Nomor 2301/Pid. Sus/2013/Pn. Tng Dan Putusan Nomor 789/Pid. Sus/2016/Pn. Jkt. Tim. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Yepriadi, Y. (2023). PENERAPAN REHABILITASI DAN GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2(10), 3991–4014.
